RUBRIK.co.id,BULUKUMBA- Wakil bupati Bulukumba kembali melakukan infeksi mendadak (Sidak) dibeberapa kantor OPD dan masih menemukan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak masuk berkantor tanpa alasan jelas.
Sidak yang dilakukan Wakil Bupati Bulukumba H Andi Edy Manaf Rabu 28 Juli 2021 sekitar pukul 09:30 dimulai dikantor dinas tenaga kerja (Disnaker).
Dikantor tersebut wabup memasuki semua ruangan untuk mengecek semua ASN yang masuk, namun Wabup hanya menemukan 3 orang ASN yang berkantor dari kurang lebih 30 orang ASN dikantor tersebut.
” Miris sekali bayangkan sekitar 30 orang ASN di kantor ini, tapi yang masuk hanya 3 orang, ini sangat keterlaluan,” ujar Andi Edy Manaf.
Ditambahkan Andi Edy Manaf kalau dirinya telah meminta kepada sekertaris daerah (sekda) untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap semua ASN yang malas berkantor.
” Saya sangat prihatin dengan kinerja sejumlah ASN dibeberapa istansi di kabupaten Bulukumba, masa hanya sebagian kecil yang masuk kantor setiap harinya,” kata Edy Manaf.
Menurut dia, banyak ASN yang bertugas di Bumi Panrita Lopi itu melaksanakan tugas sesuka hati. Mereka bahkan masuk kantor tidak tepat waktu bahkan ada yang tak masuk berkantor , sebagaimana yang telah dijadwalkan.
Semua itu terjadi, terangnya, karena kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan ASN di lingkup Pemkab Bulukumba.
“Disiplin ASN di Bulukumba ini sangat kurang. Mereka mau ke kantor itu jam berapa saja. Mungkin karena kesibukan lain, sehingga mengabaikan jam kerja. Padahal gaji mereka lancar,” ungkap Edy Manaf.
Sementara itu Legislator PDIP Bulukumba, Zulkifli Saiyye, mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ia meminta agar pemda mengambil sikap tegas untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tak berkantor tanpa alasan yang jelas.
“Ada undang-undang yang mengatur tentang ASN, kalau tidak menjalankan tugas tanpa alasan jelas harus ada sanksi tegas,” kata Zulkifli Saiyye.
Karena jika tidak ada tindakan tegas, lanjut dia, maka ASN akan seenekanya bekerja, padahal mereka adalah pelayan masyarakat, dan digaji dengan uang rakyat.
“Makanya jangan sia-siakan uang rakyat, kalau tidak diberi sanksi rakyat akan marah,” tegas Zulkifli.
Zul, sapaannya, juga menyoroti sistem absensi.
Olehnya ia mendorong agar absensi dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
Sehingga kehadiran ASN bisa dipantau langsung oleh bupati dan wakil bupati.
Namun disamping itu juga perlu dilakukan pengawasan internal.
“Harus ada pengawas internal. Karna ada juga sudah absensi pulang, mau lagi absensi baru datang,” pungkasnya.(**)
Komentar