Petani Menjerit, kadis pertanian Bulukumba sebut kuota pupuk berkurang hingga 50 persen 

RUBRIK.co.id,BULUKUMBA- Memasuki musim tanam, para petani di Kabupaten Bulukumba,Provensi Sulawesi Selatan Tengah, mulai mengelukan hilangnya pupuk subsidi. Sedangkan sebagai gantinya petani tidak sanggup dengan pupuk nonsubsidi yang harganya mahal.

Keterangan yang diperoleh wartawan Minggu 28 Januari 2024 beberapa petani di kecamatan Gantarang menyatakan, keberadaan pupuk subsidi seperti pupuk urea dan phonska selalu terjadi setiap tahunnya. Diduga penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani tidak terbuka, sehingga penyaluran tidak merata.

Meskipun penyaluran pupuk subsidi tersedia melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Banyaknya persyaratan bagi petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi tersebut, membuat petani mulai kehilangan kesempatan untuk mendapat jatah pupuk subsidi. Sedangkan untuk beli pupuk nonsubsidi harganya mahal.

Masda petani asal Kecamatan Gantarang membeli pupuk nonsubsidi, meskipun mahal. Menurut dia, menggunakan pupuk nonsubsidi, biaya sarana prasarana produksi yang dikeluarkan para petani meningkat, dampaknya pendapatan petani berkurang.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, Thaiyeb Maningkasi yang membenarkan adanya pengurangan kuota pupuk subsidi untuk petani. Bahkan menurutnya, pengurangan pupuk subsidi hingga 50 persen.

“Memang secara keseluruhan berkurang jata pupuk, belum ada penambahan. Bukan hanya di Bulukumba, tapi di seluruh Indonesia,” terangnya dihubungi melalui telepon.

Namun, lanjut Thaiyeb, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman telah menjanjikan penambahan kuota pupuk subsidi untuk petani. Selain itu, prosedur pemberian pupuk untuk petani juga akan lebih diserderhanakan.

“Ini hasil pertemuan dengan Mentan di Jeneponto, kemarin. Kalau sebelumnya harus ada kartu tani, nanti itu lebih disederhanakan. Cukup pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk). yang penting terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani),” paparnya.

Soal pengurangan jumlah keanggotaan kelompok tani, Thaiyeb mengaku belum menerina informasi terkait hal itu. Ia akan berkoordinasi dengan pejabat yang menangani kelompok tani.(**)

 

Komentar