RUBRIK.co.id,BULUKUMBA- Anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 untuk TKA/TPA di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), diduga disunat oleh oknum di Kementerian Agama (Kemenag).
Bantuan sebesar Rp10 juta per TKA/TPA dari pusat tersebut, diduga dipotong sebesar Rp3 Juta, setelah bantuan itu cair.
Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Ujung Bulu, AM Iqbal, mengaku menyesalkan oknum di Kementerian Agama yang melakukan tindakan tersebut.
“Apa motif yang terselubung coba? Padahal secara regulasi, TKA/TPA bernaung dibawah BKPRMI, jadi persoalan data harus terjadi komunikasi agar tidak terjadi simpangsiur,” jelas Iqbal, Senin 28 September 2020.
Selama ini, kata Iqbal, Kemenag seperti bermain ‘kucing-kucingan’, termasuk ketika Kemenag butuh data yang valid terkait pembinaan TKA/TPA.
Seharusnya berkoordinasi dengan BKPRMI yang lebih tahu terkait data tersebut.
“Kalau bermain kucing-kucingan seperti itu (Kementerian Agama) maka yang kami pertanyakan, Apa yang menjadi acuan ? Apa kriterianya sehingga bisa dapat bantuan tersebut, padahal sebetulnya ada TPA yang memang berhak dibantu,” tegasnya.
Maka wajar, kata dia, jika belakangan ini menjadi perbincangan dikalangan pembina TKA/TPA, karena kriteria yang tidak jelas tersebut menjadi penyebab kecemburuan sosial.
“TKA/TPA di Kecamatan Ujung Bulu sekitar 50 unit, yang disinyalir dapat bantuan diatas 20 unit. Ini pengundang malapetaka ini kalau seperti ini, bantuan untuk TKA/TPA yang katanya bantuan Covid-19, giliran cair disunat lagi oleh oknum dari Kementerian Agama,” sesal Iqbal.
Kepala Kemenag Bulukumba, Ali Yafid, yang dikonfirmasi, mengaku pihaknya tidak memiliki andil dalam penyaluran bantuan itu.
Anggaran bantuan tersebut tidak singgah di Kemenag, karena langsung dikirim dari pusat ke TK/TPA.
“Cuman memang pemberitahuannya dari kami. Tidak ada pemotongan dari Kemenag Bulukumba, uangnya itu Rp10 juta per TKA/TPA,” jelas Ali Yafid.
Ali Yafid mengaku baru mendengar informasi bahwa uang bantuan tersebut telah dipotong oleh oknum.
Olehnya, ia bakal menelusuri informasi itu, karena menurut dia, Kemenag Bulukumba sudah disterilkan dari korupsi.
“Terima kasih informasinya, tolong dilaporkan kalau ada begitu, karena saya tidak suka yang begitu. Di kantor sudah saya sterilkan, tidak ada yang begitu,” pungkasnya. (**)
Komentar