RUBRIK.co.id,BULUKUMBA- Sekertaris Jenderal lidik pro Muh darwis mendesak pansus DPRD kabupaten Bulukumba untuk segerah mengembalikan dinas tenaga kerja yang kini melekat di penanaman modal perijinan terpadu satu pintu.
Menurut Darwis hal ini didasari kebutuhan pekerja sangat banyak baik dalam dan luar negeri .sehingga sangat tidak oftimal pelayanan jika hanya dipimpin oleh kepala bidan.apa lagi bulukumba sebagai mana kita ketahui menjadi penyuplai terbesar setelah gowa disektor pertanian sawit dengan negara tujuan malaysia.
Muh Darwis yang baru saja dikukuhkan sebagai kawan PMI berharap agar hal ini betul betul diseriusi oleh pemerintah mengingat tingginya deportasi pekerja migran dan pekerja non prosedural yang tentunya tidak sesuai dengan UU no 18 tahun 2017 serta pelanggaran UU TPPO
” Sangat perlu menjadi perhatian dan jika perlu Bulukumba juga harus lahir LTSA layanan terpadu satu atap khusus bagi pekerja migran Indonesia Bulukumba sangatlah Pas jika Bulukumba menjadi sentra pelayanan khusus PMI,” kata Darwis sapaan akrab Muh Darwis.
Menurutnya hampir diseluruh ladang sawit yang ada di Malaysia ada pekerja asal sulsel dan rata rata nonprosedural atau masuk hanya dengan ktp atau paspor lawatan.
Olehnya itu darwis meminta kepada pemerintah dalam hal ini Imigrasi ,kementerian tenaga kerja ,BP2MI serta aparat penegak hukum agar betul betul menseriusi penomena dimana masyarakat merasa ketakutan dan memilih sembunyi sembunyi atau masuk jalur tikus tampa memperdulikan keselamatan dan pelanggaran hukum dikarenan desakan hidup .
Sebagai kawan PMI dan satgas pekerja migran Muh Darwis berharap agar meninjau kembali beberapa kebijakan dan aturan terkhusus bagi pekerja migran sektor pertanian sawit.
Perubahan sistem e KTLN menjadi sistem siap kerja yang mensyaratkan sertifikat konpetensi seharus ditinjau kembali ,karena rata rata pekerja itu sudah ahli menombak,menyabit dan lainya apa lagi menjadi beban biaya” tutupnya. (rilis)
