RUBRIK.co.id,BULUKUMBA- Wakil bupati Andi Edy Manaf murka minta dinas pertanian kabupaten Bulukumba untuk merekomendasikan mencabut izin semua agen pupuk bersubsidi “Nakal” yang ditemukan bermain dalam masalah pupuk bersubsidi yang mahal dijual diatas harga HET.
Harga HET pupuk subsidi dalam per sak (50 kg) Rp112.500 ribu namun saat ini ada gabungan kelompok tani (Gapoktan) menjual Rp150 sampai Rp170 ribu per sak.
Andi Edy Manaf mengaku sudah banyak menerima laporan terkait keluhan petani di kabupaten Bulukumba yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dan harga mencekik para petani.
” Saya akan panggil kepala dinas pertanian untuk segera turun melakukan investigasi terkait keluhan petani terkait masalah pupuk di Bulukumba,” tegas Andi Edy Manaf Jumat 31 Mei 2024.
Andi Edy Manaf mengaku laporan terkait dengan masalah pupuk yang langkah dijual diatas harga HET di Bulukumba telah diketahuai kematian pertanian.
” Masalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi untuk petani dan harga yang mahal telah sampai dimeja pak menteri,” katanya.
Menurut Andi Edy Manaf harusnya dinas terkait tidak tinggal diam terkait persoalan pupuk yang hampir setiap musim tanam menjadi persoalan yang tidak ada solusinya.
Bahkan sudah jelas kementrian pertanian kembali telah menambah kuota pupuk untuk petani di Sulawesi Selatan termasuk di kabupaten Bulukumba namun masih susah petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.
” Sekarang sudah masuk musim tanam, kasihan para petani kalau masalah pupuk selalu menjadi kendala mereka setiap musim tanam, bagaimana mau baik hasil pertanian kalau pupuk saja susah didapatkan petani,” kesal Andi Edy.
Bahkan Andi Edy mengaku akan berkordinasi dengan pihak penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan untuk turun tangan melakukan penyelidikan terkait persoalan pupuk di Bulukumba.
” Insya Allah saya akan temui pak Kapolres dan Kejari untuk sama-sama turun melakukan investigasi apa persoalan yang terjadi sehingga pupuk selalu jadi masalah,” ucap Andi Edy Manaf.
Sementara itu Mentan Amran Sulaiman menyebut pemerintah telah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun demi terwujudnya pemerataan pupuk subsidi hingga ke desa-desa.
“Kami terima kasih Presiden telah membantu petani dengan menambah kuota pupuk Rp 14 triliun nilainya. Bukti Presiden sangat mencintai dan menyayangi petani,” kata Amran.
Bahkan Amran juga berjanji petani akan lebih mudah dalam mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan.
Amran mengatakan akan melakukan tindakan tegas bagi penyalur pupuk subsidi yang “nakal”.
“Yang memainkan nasib petani terutama pupuk, pengecer, distributor dan seterusnya kalau sudah diperiksa kepolisian, dan dikoordinir bupati, kami janji cabut izinnya, tidak ditolerir, cabut izinnya karena itu menzalimi petani kita,” sebut Amran.
Bahkan Amran meminta warga untuk berani melapor ke pihak berwajib agar diproses hukum. “Katanya pengecer naikkan sampai Rp170.000 dari harga HET Rp 112.500.00 .
Semua ini Kapolres di-back up Dandim, dikoordinir bupati, ini diselesaikan seminggu. Kita tindak, kami minta izinya dicabut dan tidak boleh dia jual pupuk subsidi,” kata Amran.
Sementara itu diketahuai Jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tahun ini berkurang drastis menjadi hanya 9 ribu ton. Pemkab Bulukumba sebelumnya menerima alokasi 19 ribu ton pupuk subsidi.
“Kalau tahun kemarin itu 19 ribu ton lebih, sekarang ini cuma 9 ribu ton untuk Bulukumba,” kata Kepala Dinas Pertanian Bulukumba, Thaiyeb Maningkasi kepada wartawan belum lama ini.
Dia mengatakan pengurangan pupuk subsidi ini mengacu pada hasil verifikasi Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dilakukan pemerintah pusat. Hasilnya, Pemkab hanya mendapat jatah 9 ribu ton.
“Cuma namanya subsidi artinya masih intervensi pemerintah berapa yang dialokasikan ke kita, jadi kita meminta kemarin itu kalau tahun 2023 kurang lebih 19 ribu ton, tapi setelah diverifikasi di pusat itu jumlah yang ada di Bulukumba itu cuma sekitar 9 ribu ton untuk tahun 2024,” jelasnya.
Ia mengatakan pihak penyuluh telah mendata semua kebutuhan kelompok tani untuk diverifikasi oleh kementerian. Hasil pendataan itu, Pemda ternyata butuh 25 ribu ton pupuk. Kendati demikian, permintaan itu tidak diakomodir.
“Kita tetap meminta ke pihak kementerian sesuai RDKK, kalau idealnya itu untuk kebutuhan Bulukumba 25 ribu ton,” ucapnya.
Menurut dia, 9 ribu ton tersebut tidak cukup untuk menambal kebutuhan kelompok tani yang angkanya mencapai 2.323.
“Kalau untuk kelompok tani di Bulukumba itu 2.323 kelompok dengan jumlah per kelompok itu 25 orang,” katanya.
Thaiyeb menambahkan, kekurangan ini sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan Menteri Pertanian. Namun, tambahan pupuk itu tak kunjung ada.
“Kami masih berharap alokasi tambahan itu bisa tersalur di tahun ini. Paling tidak untuk menutupi kekurangan alokasi pupuk yang memang sudah berkurang dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.(**)
