RUBRIK.co.id, BULUKUMBA — Legislator dari Dapil Gantarang-Kindang, inisial AS bakal dipolisikan oleh salah seorang pengusaha rumah makan di Kabupaten Bulukumba Bulukumba.
AS yang merupakan anggota DPRD Bulukumba, yang berasal dari partai Hanura itu, terseret dalam drama cinta segitiga. Dimana sebelumnya istri AS, yang berinisial S terlibat perkelahian di event di Bulan Ramadan 2025 lalu, dengan perempuan inisial E, istri dari pengusaha rumah makan DT.
Dari perkelahian tersebut, berujung pelaporan di Polres Bulukumba. Namun beberapa waktu lalu, pihak kepolisian telah mendamaikan kedua belah pihak.
Namun kasus itu tetap bergulir, DT yang merupakan suami sah dari E, menuding E dan AS telah menjalin hubungan terlarang, dan DT menyebut telah mengantongi bukti kuat berupa pesan-pesan dan dokumentasi lainnya.
Kepada awak media, DT menyatakan dirinya akan segera melaporkan AS ke pihak kepolisian, lengkap dengan bukti-bukti berupa tangkapan layar percakapan mesra hingga rekaman video yang menunjukkan kedekatan tidak wajar antara istrinya dan politisi tersebut.
“Saya sudah kumpulkan semua bukti. Ada chat WhatsApp, foto, sampai video. Ini bukan hanya tuduhan, tapi fakta. Saya akan tempuh jalur hukum,” tegas DT, dilansir Senin, 23 Juni 2025.
DT juga menyebut dirinya merasa dikhianati dan dipermalukan secara publik, terlebih kasus perkelahian antara R dan E sempat viral di media sosial dan mencoreng nama baik keluarganya.
“Saya diam selama ini bukan karena tidak tahu, tapi saya sedang siapkan semuanya. Sekarang saatnya kebenaran dibuka,”lanjutnya.
Linda Dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Bulukumba mengaki siap mengawal kasus ini hingga bergulir ke meja hijau.
” Besok InsyaAllah kami akan melapor (Selasa, 24 Juni 2025), harisnya tadi cuma ada sesautu sehingga tertunda,” kata Linda.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari AS, terkait ancaman pelaporan tersebut. Pihak kepolisian juga belum memberikan konfirmasi apakah laporan dari DT sudah diterima secara resmi atau belum.
Kasus ini terus menyita perhatian publik, mengingat melibatkan pejabat publik dan dugaan pelanggaran moral yang cukup serius.(**)
