RUBRIK.co.id, BULUKUMBA — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bulukumba, Kamis 12 Juni 2025, guna memperkuat sinergi antar lembaga legislatif dan membahas beberapa hal terkait pembangunan daerah.
Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menyambut baik kedatangan rombongan legislatif dari provinsi tersebut. Ia berharap sinergitas yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam hal pemenuhan anggaran dan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami menyambut baik kedatangan anggota DPRD Sulsel. Semoga ke depannya sinergitas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ujar Ketua DPRD Bulukumba.
Rombongan Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, A Azizah Irma Wahyudiati, diikuti oleh sejumlah anggota Komisi B DPRD Sulsel.
Kunjungan ini bertujuan, untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan atau masukan terkait pembahasan laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Sulsel tahun anggaran 2024.
“Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke DPRD Kabupaten Bulukumba. Kita ingin mendengarkan langsung kebutuhan pembangunan dari teman-teman di daerah, termasuk persoalan anggaran provinsi yang belum terealisasi. Hal ini sangat berdampak pada kelancaran pelaksanaan program dalam APBD 2024–2025 dan peningkatan pelayanan dasar seperti BPJS,” ungkap perwakilan Komisi B, Mallrangang Tutu.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Bulukumba juga menyampaikan adanya tunggakan dana dari Pemprov Sulsel yang belum disalurkan ke Kabupaten Bulukumba, dengan total mencapai Rp69 miliar. Tunggakan tersebut meliputi dana pembangunan Masjid Terapung di Ara, Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana kesehatan dan BPJS.
“Total utang provinsi yang belum dibayar ke daerah sekitar Rp69 miliar. Termasuk pembangunan Masjid Terapung tahun 2023, DBH Rp28 miliar, dan dana kesehatan BPJS Rp14 miliar. Kami berharap dengan kehadiran perwakilan DPRD Provinsi, hal ini bisa segera ditagih ke Pemprov,” ujar Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidink HDK.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan agar koordinasi antara DPRD provinsi dan kabupaten terus terjalin erat, demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. (**)
