RUBRIK.co.id, BULUKUMBA — Maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bulukumba, membuat aktivis pemuda meminta bukan hanya ASN dan non-ASN yang di tes urine, namun 40 anggota DPRD Bulukumba juga ikut tes urine.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, telah melakukan tes urine dadakan di gedung Pinisi terhadap sejumlah ASN, sebelumnya RSUD Bulukumba juga telah melakukan tes urine kepada sejumlah pegawai. Hal itu sebagai bentuk komitmen Pemkab Bulukumba untuk memberantas narkoba.
Disisi lain desakan datang dari berbagai pihak untuk melakukan tes urine kepada 40 orang anggota DPRD Bulukumba.
Desakan wajib tes urine wakil rakyat salah satunya datang dari aktivis jebolan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kabupaten Bulukumba Ferdi Ansar beberapa waktu lalu.
Menurut Ferdi ini harus didukung oleh semua fraksi agar kepercayaan masyarakat Bulukumba kepada wakilnya di DPRD tidak diragukan lagi.
“Bukan hanya saya, bahkan boleh kita turun survey di lapangan saya yakin semua masyarakat di Bulukumba sepakat dan ikut mendukung kalau anggota DPRD juga di tes urine,” Tegas Ferdi Ansar.
Dari desakan itu, ada tiga legislator yang sepakat jika dilaksanakan tes urine, dari 40 Wakil Rakyat di gedung DPRD Bulukumba, yang berhasil dihimpun wartawan.
Pertama datang dari legislator PAN Syamsir Paro mengatakan kalau pihaknya mendukung kalau diadakan tes urine terhadap semua anggota wakil rakyat.
” Untuk kebaikan kenapa tidak, saya mendukung hal itu,” singkatnya beberapa waktu lalu.
Sementara legislator asal Dapil Gantarang-Kindang, Samsir turut sepakat dilaksanakan tes urine. “Kita harus cegah dari sekarang peredaran narkoba di Bulukumba,” kata Anchy Siregar sapaan akrabnya.
Sementara legislator PKS, Dr Supriadi mengatakan bahwa tes urine merupakan bentuk komitmen nyata dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan legislatif.
“Kami sepakat jika seandainya ini dilaksanakan untuk anggota DPRD, sebagai komitmen kami dalam mendukung lingkungan yang bebas dari narkoba,” ujar Doktor Supriadi, dilansir Jumat 27 Juni 2025.
Hal itu dinilai untuk menjaga citra positif lembaga legislatif di mata publik.***
