Kado Untuk Desa Ara Jelang Hari Kemerdekaan RI di Bulukumba

Irwan Rubrik
Kepala Desa Ara menerima penghargaan Peacemaker Justice Award 2025
Kades Ara Dr.Amiruddin Rasyid

RUBRIK.co.id, BULUKUMBA – Masyarakat desa Ara, kecamatan Bontobahari, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan harus berbangga dan berbahagia usai kepala desanya Dr. Amiruddin Rasyid meraih penghargaan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mantan anggota DPRD Bulukumba ini menjadi salah satu kepala desa di Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar penerima PJA tingkat nasional tahun ini.

Ia mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, dari sekitar 2.000 kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia yang mendaftar, hanya 802 yang lolos seleksi awal.

Dari jumlah itu, kembali disaring hingga tersisa 130 peserta yang diundang ke Jakarta untuk mengikuti PJA 2025.

Prestasi Kepala Desa Ara di Tingkat Nasional

Prosesnya dimulai dengan pendaftaran ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) disertai dokumen pendukung. Setelah lolos administrasi, Amiruddin mengikuti pelatihan dan diwajibkan membuat laporan aktualisasi.

“Alhamdulillah, ini pencapaian yang membanggakan. Dari ribuan pendaftar, Desa Ara bisa lolos hingga tahap ini,” ujarnya.

PJA, atau Paralegal Justice Award, merupakan program tahunan Kemenkumham melalui BPHN untuk mengapresiasi kepala desa/lurah yang berperan aktif meningkatkan kesadaran hukum dan menyelesaikan masalah di tingkat desa/kelurahan melalui jalur non-litigasi.

Makna Peacemaker Justice Award bagi Desa Ara

Aktualisasi tersebut meliputi sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa kepada masyarakat minimal dua kali, penyelesaian sedikitnya tiga kasus hukum melalui mediasi agar tidak semua perkara harus masuk pengadilan atau aparat penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pos bantuan hukum.

Kades Ara kembali akan mengikuti seleksi lanjutan bersama 130 peserta lainnya untuk masuk ke Top 10 dan kemudian Top 3 Anugerah PJA. Tahap seleksi ini akan berlangsung di BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat, pada 1–2 September 2025.***