Rubrik.co.id – Nama Novita Hardini kian menjadi perhatian publik seiring perannya sebagai anggota DPR RI yang vokal membahas persoalan industri film Indonesia.
Politisi muda PDI Perjuangan tersebut menilai perfilman nasional berada dalam situasi krusial antara peluang besar dan ancaman sistemik yang belum ditangani serius oleh negara.
Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, Novita melihat film Indonesia memiliki peran strategis dalam promosi pariwisata dan penguatan identitas daerah.
Ia mencontohkan film Laskar Pelangi, 5cm, dan Petualangan Sherina sebagai karya yang berhasil mendorong diplomasi budaya dan ekonomi kreatif.
Di balik pencapaian tersebut, Novita menyoroti adanya kebocoran ekonomi yang terus dibiarkan tanpa solusi konkret.
Kata Novita Hardini, AI Ancaman Industri Film
Masalah distribusi, keterbatasan layar bioskop, dan minimnya akses permodalan disebut masih menjadi hambatan utama industri film nasional.
Kondisi tersebut dinilai semakin berat dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan yang belum diatur secara jelas.
Novita menilai penggunaan AI tanpa regulasi justru berpotensi menggerus ruang kerja pelaku kreatif lokal.
“AI sering dianggap sebagai inovasi, padahal dalam praktiknya justru berpotensi mempersempit lapangan kerja pelaku kreatif,” ujar Novita di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menegaskan negara harus hadir untuk melindungi ekosistem perfilman nasional dari dampak negatif perkembangan teknologi.
Selain itu, Novita juga menyoroti lemahnya sistem pengarsipan film nasional yang menyebabkan ribuan film hilang.
Dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 judul dilaporkan tidak lagi terlacak.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjaga memori kolektif dan warisan budaya bangsa.
Novita juga mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap impor intellectual property sementara karya lokal tidak mendapatkan dukungan memadai.
Ia menekankan pentingnya dukungan anggaran dan skema pembiayaan yang realistis bagi industri film nasional.
Menurutnya, tanpa modal kuat, Indonesia sulit mendorong karya lokal menembus pasar global.
Novita membandingkan kondisi Indonesia dengan Korea Selatan yang telah memiliki modal ventura khusus untuk industri film.
Ia menilai skema bantuan negara saat ini masih terlalu kecil untuk menggerakkan industri secara menyeluruh.
Persoalan distribusi juga dibahas dalam Rapat Panja Komisi VII DPR RI bersama PT Produksi Film Negara.
Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah, menyebut keterbatasan jumlah layar bioskop sebagai tantangan paling nyata.
Saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 2.400 layar bioskop dari kebutuhan ideal sekitar 20 ribu layar.
Penyebaran layar pun dinilai belum merata karena baru menjangkau sekitar 25 hingga 30 persen kabupaten dan kota.
Ketimpangan tersebut membuat film nasional sulit diakses masyarakat di berbagai daerah.
Novita Hardini Mochamad lahir pada 22 November 1990 dan merupakan anak bungsu dari 11 bersaudara.
Ia merupakan putri seorang anggota TNI dan istri Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Selain berkiprah di politik, Novita juga memiliki latar belakang seni peran.
Ia pernah memerankan tokoh Fatimah dalam film trilogi Buya Hamka.
Novita juga dikenal aktif dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Ia pernah menerima beasiswa Universitas Zhejiang, Tiongkok, melalui program ASEAN Digital Economy Shortcourse Scholarship.
Sejak 2019, Novita menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek.
Pada Pemilu Legislatif 2024, Novita terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Timur VII. ***
