RUBRIK.co.id,BULUKUMBA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bulukumba , Sulawesi Selatan meminta pemerintah tidak tinggal diam terkait jeritan sejumlah petani terkait soal pupuk bersubsidi.
Hal ini dikemukakan oleh politisi partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Bulukumba Juandy Tandean Minggu 2 Juni 2024.
Menurut Juandy Tandean kalau pemerintah harus segara mengaktifkan kembali satgas untuk melakukan pencegahan adanya dugaan mafia pupuk yang bermain di Bulukumba.
” buktinya beberapa waktu lalu ada pupuk bersubsidi dari kabupaten Bulukumba yang ditangkap di kabupaten Jeneponto karena diduga hendak diperjual belikan,” kata JT sapaan akrab Juandy Tandean.
Menurut anggota DPRD Kabupaten Bulukumba ini ada masalah dalam persoalan pupuk yang harus tarik yakni diantaranya kuota pupuk untuk Bulukumba memang dikurangi, ketersediaan pupuk di distributor dan agen sangat kurang. Ditambahkan lagi saat musim tanam masuk stok pupuk subsidi lambat dikirim dan termasuk didalamnya adanya dugaan oknum yang bermain disaat permintaan pupuk tinggi dan barang langkah.
JT bahkan memberikan tawaran solusi kepada pemerintah kabupaten melalui dinas pertanian untuk melakukan supervisi data langsung ke lapangan,distributor wajib menyediakan gudang di area penyaluran pupuk mereka setiap desa, pemerintah wajib mengaktifkan satgas guna melakukan pencegahan adanya permainan oknum tertentu untuk menjadikan pupuk bersubsidi ini menjadi lahan bisnis secara pribadi.
Ditambahkan JT menegaskan bahwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi bukan hanya merugikan petani secara finansial, tetapi juga dapat merusak keseimbangan ekosistem pertanian secara keseluruhan. Akibatnya, produktivitas pertanian bisa menurun dan berdampak negatif pada ketahanan pangan regional.
Legislator dapil Ujungbulu-Ujungloe ini juga mengkritisi kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan adanya dugaan praktek mafia iterus berlanjut. Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, DPRD menyerukan agar pihak terkait meningkatkan pengawasan dan memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Disamping itu, DPRD juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta, untuk bersama-sama mencari solusi yang komprehensif guna mengatasi permasalahan ini. Kerjasama lintas sektor diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi keberlanjutan sektor pertanian di daerah ini.
Dirinya juga mendukung penuh langkah penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait persoalan pupuk bersubsidi di kabupaten Bulukumba.(**)
