Rubrik.co.id – Kasus yang melibatkan Linda Susanti mendadak menjadi sorotan publik. Perempuan yang mengaku sebagai pemilik aset senilai sekitar Rp700 miliar tersebut, pada Kamis (4/12/2025) siang, mendatangi Kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bersama kuasa hukumnya, Deolipa Yumara.
Keduanya hadir untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset yang disebut dilakukan oknum KPK.
Setibanya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Linda dan Deolipa langsung disambut puluhan awak media yang telah menunggu. Laporan tersebut kini menjadi perhatian publik, seiring sorotan terhadap peran Dewas KPK dalam memastikan integritas lembaga antirasuah tetap terjaga.
Di tengah ramainya pembicaraan kasus tersebut, publik pun kembali menyoroti profil para anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029. Berikut profil lengkap lima sosok yang kini bertugas mengawasi kinerja KPK.
1. Gusrizal — Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas
Gusrizal, hakim senior kelahiran Jambi pada 22 Mei 1958, dipercaya memimpin Dewas KPK. Sebelum menjabat posisi ini, ia merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Ia menempuh pendidikan S1 Hukum Perdata di Universitas Andalas (1983), kemudian melanjutkan studi S2 di kampus yang sama dan lulus pada 2003. Pada 2013, ia memperoleh gelar Doktor Hukum Perdata dari Universitas Padjadjaran.
Kariernya dimulai sebagai hakim di Pengadilan Negeri Calang pada 1997. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bogor (2008), Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2013–2016), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Tahun 2021, ia memimpin Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebelum kembali ke Banjarmasin sebagai ketua sejak 2022.
2. Benny Jozua Mamoto — Anggota Dewan Pengawas
Benny Jozua Mamoto lahir di Ngadirejo pada 7 Juni 1955. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1977 dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada 1992. Pendidikan S2 dan S3 ditempuh di Universitas Indonesia dalam bidang Kajian Ilmu Kepolisian.
Sebelum terpilih menjadi anggota Dewas KPK, Benny menjabat Sekretaris Kompolnas (2019–2024) dan pernah menjabat Deputi Pemberantasan BNN (2013–2014). Ia juga dikenal aktif di dunia akademik, menduduki berbagai posisi strategis seperti Ketua Program Studi Kajian Kepolisian dan Ketua Program Studi Kajian Terorisme di Universitas Indonesia.
3. Chisca Mirawati — Anggota Dewan Pengawas
Chisca Mirawati memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri perbankan. Ia memulai kariernya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama 11 tahun, lalu melanjutkan ke Standard Chartered Bank dan sejumlah bank swasta lainnya. Jabatan terakhirnya di sektor perbankan adalah Direktur Kepatuhan PT Bank MNC Internasional Tbk.
Usai menutup kariernya di dunia keuangan, Chisca mendirikan firma hukum Chisca Mirawati, Kanya & Partners yang berfokus pada hukum korporasi.
Perempuan kelahiran Jakarta, 26 Desember 1968 ini adalah lulusan S1 Hukum Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Magister Administrasi Bisnis dari Maastricht School of Management, Belanda.
4. Sumpeno — Anggota Dewan Pengawas
Sumpeno lahir di Yogyakarta pada 8 September 1959. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (1986), kemudian S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (2003), dan meraih gelar doktor dari Universitas Trisakti pada 2021.
Kariernya dimulai sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kalabahi, NTT (1991–1995). Setelah itu, ia diangkat sebagai Hakim Yustisia Mahkamah Agung pada 2005. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (2009), Ketua PN Cibinong (2011), Ketua PN Balikpapan (2014), hingga Ketua PN Jakarta Barat (2017).
Sumpeno kemudian menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar (2018) dan melanjutkan tugas di Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2022–2024.
5. Wisnu Baroto — Anggota Dewan Pengawas
Wisnu Baroto lahir di Semarang pada 24 Mei 1963. Ia adalah lulusan S1 Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dan meraih gelar magister dari Universitas Diponegoro (2000). Gelar doktor diperolehnya pada 2015 dari Universitas Hasanuddin.
Wisnu berkarier sebagai jaksa dan sebelum dilantik sebagai Dewas KPK, ia menjabat Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum. Ia juga pernah memimpin Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 2019–2020.
Ia bukan sosok asing bagi KPK karena pernah bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum pada 2004–2007, sebelum kemudian menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Slawi. Wisnu juga pernah menjadi Asisten Pidana Umum di Kejati Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Kepala Subdit Tindak Pidana Ekonomi di Kejaksaan Agung. Pada 2017–2018, ia menjabat sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi di Jampidsus.
