RUBRIK.co.id, Bulukumba– Nampaknnya Tambang Galian C telah menjadi masalah tahunan, yang dirasakan oleh warga Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
Sungai Balantieng yang menjadi tempat para penambang ilegal ini, telah berdampak pada masyarakat.
Mulai dari saluran drainase yang bermasalah, rusaknya ekosistem sungai, hingga sawah dan ladang warga yang rusak.
Berdasarkan data Dinas PSDA Bulukumba, sedikitnya 876 hektare sawah yang terkena dampak buruk dari aktivitas ilegal ini.
Pemda Bulukumba juga mengaku tak memiliki wewenang, pasalnya, persoalan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Legislator PPP Bulukumba Andi Pangerang Hakim, Kamis 2 Desember 2020 mengatakan, bahwa bupati Bulukumba dan gubernur Sulsel, harus bertanggung jawab mengenai hal ini.
“Kalau kewenangan tambang ini di tarik ke provinsi, seharusnya provinsi bisa bertanggung jawab. Kasihan warga disana, khususnya petani,” kata Andi Pangerang.
Salah satu dampak buruk penambang ilegal ini, lanjut dia, membuat air tak bisa melewati saluran irigasi pertanian, karena sungai semakin dalam.
Hal ini jelas berdampak buruk bagi para petani. Kondisi gagal tanam hingga gagal panen yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu, menjadi contoh konkret.
Olehnya, sebelum terjadi ‘pertumpahan darah’ hanya gegara masalah air, pemerintah daerah maupun provinsi harus segera turun tangan.
Pasalnya, hal ini menyangkut hajat hidup para petani.
Jangan sampai, kata Pangerang, kasus yang terjadi di Kabupaten Pinrang, terjadi juga di Bulukumba.
Yakni perkelahian antara penambang dengan warga, yang membuat beberapa orang luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia.
“Meskipun ini provinsi punya tanggung jawab, tapi kita harap pemda juga turun tangan. Paling tidak menjadi fasilitator masyarakat ke provinsi,” jelasnya.
Pemda Bulukumba bisa mengambil peran, dengan mengumpulkan seluruh penambang, mempertanyakan izin hingga AMDAL-nya. (Sy)
Komentar