Rubrik.co.id – Petani di Kabupaten Bulukumba terjepit dua masalah sekaligus pada September 2026: kemarau yang memaksa pompa air menyala berminggu-minggu, dan kelangkaan solar serta pertalite subsidi yang membuat mereka harus antre berjam-jam di SPBU demi bahan bakar pompa.
Yusuf, petani di Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, mengatakan pompa airnya sudah lebih dari dua pekan terus hidup untuk mengairi sawah. Dalam sehari ia hanya diperbolehkan membeli 50 liter solar, dan setiap hari mengeluarkan sekitar Rp100 ribu untuk bahan bakar agar tanaman padinya tetap hidup.
“Kita juga ikut menderita karena menunggu lama di SPBU untuk dapat solar dan pertalite,” kata Yusuf kepada jurnalis Tribun-Timur.com pada Sabtu, 12 September 2026, seperti dimuat Tribunnews.
662 Hektare Terdampak Kekeringan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba mencatat, pada periode 16–31 Agustus 2026, sedikitnya 662,17 hektare areal pertanian terdampak kekurangan air. Lahan tersebut tersebar di 49 desa dan 67 kelompok tani pada delapan kecamatan: Gantarang, Ujung Loe, Kindang, Bontotiro, Herlang, Kajang, Bulukumba, dan Rilau Ale.
Menurut data yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Andi Trismiati kepada Radar Selatan pada Kamis, 3 September 2026, sebanyak 403,32 hektare telah tertangani, sementara 258,85 hektare masih membutuhkan penanganan. Gantarang menjadi wilayah dengan sisa lahan belum tertangani terluas, yakni 125,63 hektare, disusul Herlang 66,5 hektare dan Bontotiro 42 hektare.
Penanganan dilakukan melalui pemantauan lapangan, pompanisasi, optimalisasi jaringan irigasi, pengaturan distribusi air, pendampingan petani, hingga bantuan benih. Dinas memprioritaskan pompanisasi pada lahan yang tanaman padinya masih bisa diselamatkan dan pembagian air secara bergiliran.
Antrean SPBU dan Desakan Tambah Kuota
Pompanisasi itulah yang menambah kebutuhan bahan bakar. Menurut Harian Fajar, solar dan pertalite subsidi langka di Bulukumba selama dua bulan terakhir, sementara petani kini ikut memakai pertalite untuk mesin air sawah dan kebun.
Pada Rabu, 9 September 2026, antrean kendaraan di SPBU Kelurahan Bintarore dan Kelurahan Caile mengular hingga ke jalan raya. Personel Patroli Bermotor Satuan Samapta Polres Bulukumba diturunkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar SPBU, kata Kasat Samapta AKP Sabri kepada Radar Selatan.
Wakil Ketua II DPRD Bulukumba Syahruni Haris menyatakan akan mendorong BPH Migas menghitung jatah BBM tiap kabupaten dan kota secara proporsional berdasarkan jumlah kendaraan, serta menambah kuota untuk Bulukumba. Ia juga mengimbau warga membeli BBM sesuai kebutuhan agar stok di SPBU terbagi rata.
Penyaluran BBM subsidi di Bulukumba sendiri sudah memakai sistem barcode sejak 2024, seperti diberitakan Rubrik.co.id.
