Rubrik.co.id – Forum Wakil Rektor Bidang Akademik perguruan tinggi negeri se-Indonesia berkumpul di Universitas Hasanuddin, Makassar, untuk membahas mitigasi kecurangan seleksi mahasiswa baru sampai pengaturan pemakaian kecerdasan buatan. Pertemuan itu digelar di Hotel Unhas and Convention dan berlangsung pada Kamis, 17 September 2026, dilaporkan detikSulsel dan ANTARA.
Ketua panitia yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof Muhammad Ruslin menyebut ada empat isu utama. Yakni angka efisiensi edukasi dan student success, proporsi daya tampung jalur seleksi, bobot penilaian dan standar kompetensi lulusan, serta integritas seleksi penerimaan mahasiswa baru.
“Kami berharap akan menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti dan dapat ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi, sekaligus sebagai masukan bagi penguatan kebijakan pendidikan tinggi nasional,” kata Ruslin dalam keterangannya kepada ANTARA.
Pengenalan Wajah untuk Menekan Kecurangan
Kepada detikSulsel, Ruslin menyatakan celah kecurangan masih terbuka di berbagai jalur seleksi. Sejumlah mitigasi sudah dijalankan, antara lain pengaturan jadwal ujian dan pemakaian teknologi pengenalan wajah untuk memastikan identitas peserta, meski penerapannya belum seragam di semua kampus.
Ruslin menyebut jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia mencapai 75 lembaga. Hasil pembahasan forum akan menjadi rekomendasi kepada Majelis Rektor PTN sebelum diteruskan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
AI Tidak Dilarang, tetapi Diatur
Wakil Rektor Universitas Brawijaya Imam Santoso menilai kecerdasan buatan adalah alat yang tidak mungkin dihindari kampus. “Kita tidak mungkin mencegah (penggunaan AI). Namun kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga tools itu hanya membantu sebagai alat belajar, dan mahasiswa memanfaatkan itu secara bijak,” ujarnya kepada ANTARA.
Rektor Unhas Jamaluddin Jompa meminta para wakil rektor tidak bekerja terkotak pada bidang masing-masing, karena urusan akademik bertaut dengan keuangan, riset, dan sumber daya manusia. Ia juga mendorong rasionalisasi perhitungan biaya kuliah tunggal dan biaya kuliah tunggal penuh agar kebijakan pembiayaan disusun berbasis data.
Menurut ANTARA, rangkaian pertemuan berlangsung pada 16 hingga 19 September 2026. Laporan ANTARA dan detikSulsel juga berbeda menyebut nomenklatur forum, yaitu bidang akademik pada satu sisi dan bidang akademik sekaligus kemahasiswaan pada sisi lain.
Agenda pendidikan tinggi ini bergerak sepekan setelah Pemprov Sulsel menyiapkan agenda pendidikan dasar, yakni rencana peresmian Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2026. Pembiayaan sektor pendidikan daerah sendiri ikut ditentukan pembahasan Perubahan APBD Sulsel 2026 di DPRD.
