Rubrik.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan tambahan kuota 25.000 unit rumah subsidi untuk Sulawesi Selatan. Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi daring pada Kamis, 17 September 2026, setelah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengajukan permintaan tambahan 20.000 unit, dilaporkan detikSulsel.
“Kami kalau bisa minta rumah subsidi tambahan 20 ribu, Pak Menteri. Kami rencana untuk ASN dan warga serta petani dan nelayan juga bisa mendapatkan rumah subsidi,” kata Andi Sudirman dalam rapat tersebut.
Maruarar menanggapi dengan memberi angka yang lebih besar dari yang diminta. “Saya senang sekali kepada Pak Gubernur karena komunikasi sangat baik. Kita kasih 25 ribu tambahan kuota untuk Sulsel,” ujarnya.
Sasaran ASN, Petani, dan Nelayan
Menteri PKP menilai perkembangan program rumah subsidi di Sulsel ditopang komunikasi antara pemerintah daerah, Balai PKP, serta asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Menurut detikSulsel, Maruarar menyebut pola kerja itu patut dicontoh balai di daerah lain. Rincian lokasi, waktu pembangunan, maupun pembagian kuota tambahan per kabupaten dan kota belum disampaikan dalam rapat tersebut.
Permintaan Gubernur sejak awal menyebut empat kelompok sasaran, yaitu aparatur sipil negara, warga umum, petani, dan nelayan. Tidak ada keterangan apakah kuota tambahan itu akan dibagi mengikuti keempat kelompok tersebut, maupun berapa unit yang jatuh ke kabupaten dan kota di luar wilayah Makassar dan sekitarnya.
Maros Disiapkan untuk Akad Massal
Pada hari yang sama, Tribun-Timur melaporkan Kabupaten Maros berpeluang menjadi lokasi akad massal perumahan subsidi. Perumahan Bumi Findaria Mas disebut telah disetujui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk disiapkan sebagai tempat kegiatan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu, 16 September 2026, menyatakan perumahan itu memenuhi persyaratan dan meminta penyiapan lahan seluas dua hektare. Menurut Tribun-Timur, akad massal di Sulsel ditargetkan berlangsung sekitar Juli 2027 dengan sekitar 8.000 unit rumah, sebagai bagian dari target nasional 80.000 unit pada tahun yang sama.
Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandi menyebut kegiatan itu direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Angka-angka tersebut hanya dimuat Tribun-Timur dan belum dikonfirmasi lembaga lain.
Tambahan kuota ini menjadi agenda kedua pemerintah pusat untuk Sulsel dalam sepekan, setelah rencana Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat di Sulsel pada Oktober 2026. Di sisi anggaran daerah, Perubahan APBD Sulsel 2026 masih dibahas komisi dan Badan Anggaran DPRD dengan pendapatan asli daerah yang dikoreksi turun.
