Rubrik.co.id – Seluruh fraksi DPRD Sulawesi Selatan menerima jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Makassar, Senin, 14 September 2026. Pembahasan kini berlanjut ke tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Sulsel, dilaporkan Trotoar.id dan Bonepos.
Rapat digelar di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani. Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi hadir dan memberi penjelasan atas sejumlah catatan fraksi.
“Terima kasih dari fraksi-fraksi yang telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan kepada pembahasan di masing-masing komisi. Tentu ada beberapa catatan dari beberapa fraksi yang tentunya butuh penjelasan lebih teknis,” kata Fatmawati.
PAD Turun Rp235,41 Miliar
Sebelum rapat itu, sejumlah fraksi menyoroti postur anggaran. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah di rancangan perubahan direncanakan Rp10,486 triliun, turun Rp170,47 miliar atau 1,60 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp10,657 triliun, menurut Trotoar.id.
Golkar mempertanyakan angka itu karena prognosis yang dilaporkan Pemprov ke Kementerian Dalam Negeri memproyeksikan pendapatan akhir tahun hanya sekitar Rp9,99 triliun. Fraksi tersebut juga mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun Rp235,41 miliar.
Penurunan PAD dengan angka yang sama disorot Fraksi PPP. Dilaporkan Tribun-Timur, anggota Fraksi PPP Achmad Fauzan Guntur menyebut postur APBD Perubahan bergeser dari surplus Rp139 miliar menjadi defisit Rp69,24 miliar, yang ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya.
“Perubahan postur dari surplus Rp139 miliar menjadi defisit Rp69,24 miliar ini memerlukan perhatian serta penjelasan serius,” kata Achmad Fauzan saat membacakan pandangan umum fraksi dalam paripurna Jumat, 11 September 2026.
Catatan Fraksi dan Jawaban Pemprov
Catatan fraksi yang dijawab pemerintah provinsi mencakup optimalisasi PAD, penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota, program pertanian dan ketahanan pangan, penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, jabatan yang masih diisi pelaksana tugas, serta lahan Stadion Sudiang. Untuk soal lahan, Pemprov dan DPRD sepakat membentuk tim teknis bersama BPN dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan.
Menurut ANTARA, Pemprov menyatakan Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk infrastruktur jalan dan irigasi, layanan kesehatan, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, serta penguatan sektor pertanian dan kehutanan.
Isu antrean BBM juga dibahas. Fatmawati menyebut antrean di SPBU mulai membaik tetapi masih bersifat sementara, di tengah usulan Pemprov menambah kuota BBM 30 persen. Keuangan provinsi juga berkaitan dengan kabupaten, seperti saat Pemprov menyerahkan Rp17 miliar untuk Bulukumba.
