Rubrik.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi 30 persen kepada pemerintah pusat, disampaikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman usai rapat monitoring dan evaluasi penanganan antrean BBM bersama Forkopimda dan Pertamina di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin, 14 September 2026.
Rapat di Aula Asta Cita itu dihadiri Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, dan Hiswana Migas, menurut PalopoPos. Rakyat Sulsel menyebut para bupati dan wali kota juga hadir.
“Intinya kita sudah minta, kemarin suratnya sudah ada 30 persen kita minta penambahan, tapi tentu nanti kita menunggu dari pusat berapa yang disetujui,” kata Andi Sudirman, dikutip Rakyat Sulsel.

Migrasi dari BBM Nonsubsidi
Menurut gubernur, antrean mulai terurai, tetapi kebutuhan BBM subsidi terus naik karena konsumen beralih dari BBM nonsubsidi akibat selisih harga. Pasokan Pertamina yang biasanya sekitar 700 kiloliter per hari kini ada yang mencapai 1.300 kiloliter, namun antrean tetap muncul. Pemprov meminta Pertamina menghitung pengaruh migrasi itu terhadap kebutuhan kuota Sulsel.
Angka pasokan itu sejalan dengan keterangan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar kepada ANTARA. Untuk Kota Makassar, kebutuhan normal sekitar 700 kiloliter per hari, sementara penyaluran mencapai 1.200 kiloliter pada 11 September, 1.000 kiloliter pada 12 September, dan 1.300 kiloliter pada 14 September 2026.
Deny mengatakan kebutuhan kuota akan dibawa ke evaluasi tiga bulanan bersama BPH Migas. Pertamina berharap ada kejelasan sebelum akhir tahun, saat kebutuhan BBM biasanya naik menjelang Natal dan Tahun Baru.
Ganjil-Genap Disebut Sementara
Pembatasan yang kini berjalan bersandar pada surat Dinas ESDM Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026, dimuat ANTARA. Isinya: ganjil-genap di seluruh SPBU Sulsel pada 13–20 September 2026, pengisian truk dialihkan ke malam hari, dan kendaraan pribadi hanya boleh mengisi bila indikator bahan bakar tersisa satu bar atau kurang.
Andi Sudirman menyebut ganjil-genap bukan kebijakan permanen dan akan dilonggarkan bertahap setelah kuota memadai. “Kita akan cabut mungkin satu-satu, mulai dari daringnya menjadi sekolah langsung, kemudian kita beralih kepada ganjil-genap untuk dievaluasi setelah tentu kuota sudah memenuhi,” ujarnya kepada Rakyat Sulsel.
Pada hari yang sama, gubernur meninjau tiga unit SPBU modular di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar yang khusus melayani sepeda motor, dengan pengisian Pertalite maksimal tiga liter dan tetap mengikuti ganjil-genap, seperti dilaporkan ANTARA dan Rakyat News.
Penerapan di daerah belum seragam. ANTARA mencatat belum semua SPBU di Makassar menerapkan ganjil-genap. Di Bulukumba, pengelola SPBU kepada Radar Selatan menyebut ganjil-genap belum diberlakukan; yang berlaku batas beli Rp300 ribu untuk mobil dan Rp50 ribu untuk motor. Petani di sana ikut terjepit antrean solar dan Pertalite, seperti diberitakan Rubrik.co.id sebelumnya. Sehari sebelum rapat, Minggu, 13 September 2026, Andi Sudirman berada di Bulukumba untuk menyerahkan bantuan keuangan Rp17 miliar, termasuk pompa air bagi petani.
