Rubrik.co.id – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata segera mengalirkan air ke rumah warga, bukan berhenti pada rampungnya instalasi. Desakan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke SPAM Regional Mamminasata di Jalan Malino, Kabupaten Gowa, pada Jumat, 18 September 2026, sebagaimana dimuat Rakyat Sulsel dan FAJAR Sulsel.
Kunjungan itu turut dihadiri Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta pengelola SPAM. Jajaran Perumda Air Minum Kota Makassar juga hadir, menurut FAJAR yang mengutip akun Instagram resmi Humas PDAM Makassar.
“Pembangunan fisiknya telah dilakukan dan anggaran negara yang digunakan sangat besar. Sekarang yang terpenting adalah memastikan air benar-benar mengalir dan dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai infrastrukturnya tersedia, tetapi pelayanannya belum optimal,” kata Hamka.
Tahap Pertama untuk 40.000 Sambungan Rumah
SPAM Regional Mamminasata mengolah air baku dari Bendungan Bili-Bili. Instalasi pengolahan air (IPA) tahap pertama berkapasitas 500 liter per detik dan ditargetkan melayani sekitar 40.000 sambungan rumah. Pengembangan penuhnya direncanakan mencapai 1.000 liter per detik untuk sekitar 80.000 sambungan rumah di Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Angka kapasitas ini sama dengan yang disampaikan Kementerian PU dalam keterangan tertulis 8 September 2026, dilaporkan RRI.
Soal biaya, kedua laporan memakai rincian berbeda. Rakyat Sulsel dan FAJAR Sulsel, berdasarkan data paket pekerjaan di lokasi, menyebut total kontrak tahap pertama sekitar Rp338,37 miliar, terdiri atas pembangunan IPA Rp168,49 miliar, jaringan distribusi utama Rp161,33 miliar, dan dua paket supervisi. Kementerian PU, menurut RRI, menyebut investasi sistem produksi Rp153,1 miliar dan jaringan transmisi air curah Rp160,6 miliar.
Pemda Diminta Tuntaskan Bagian Hilir
Hamka meminta Pemprov Sulsel serta pemerintah kabupaten/kota menuntaskan bagian yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai nota kesepahaman, mulai dari jaringan hilir, sambungan rumah, kesiapan lembaga pengelola, hingga kesepakatan penyerapan air curah.
“Pemerintah pusat telah membangun infrastruktur sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai MoU. Jangan sampai ada bagian yang belum tuntas sehingga menghambat penyaluran air kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut RRI, Pemprov Sulsel telah membentuk UPTD SPAM Regional Mamminasata sebagai pengelola. Hingga Jumat malam, belum ada keterangan resmi soal hasil peninjauan, dan laporan-laporan tersebut belum menyebut berapa rumah yang sudah menerima air dari sistem ini.
Desakan ini muncul saat kemarau panjang menekan pasokan air di Sulsel. Beberapa pekan terakhir, kekeringan melanda 13 kecamatan di Wajo, sementara daya PLTA Sulbagsel anjlok akibat El Nino.
