Ringkasan
- Gubernur Sulawesi Selatan mendesak Jakarta memperluas bantuan bagi kurang lebih tiga juta usaha mikro di provinsinya.
- Pernyataan itu muncul di hadapan rombongan Komisi VII DPR yang sedang bertandang ke kantor gubernur, Jumat.
- Provinsi sudah membiayai sertifikasi produk, perbaikan kemasan, bantuan alat usaha, serta katalog daring gratis bernama Bajubodo.
MAKASSAR, Rubrik.co.id – Jawaban langsung: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah pusat memperluas dukungan bagi sekitar tiga juta pelaku UMKM di provinsi itu. Permintaan disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur, Jumat, 9 Oktober 2026. Artikel ini memuat isi permintaannya dan program yang sudah berjalan di tingkat provinsi.
Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, usaha mikro kecil menengah, serta ekonomi kreatif. Kunjungan kerja reses adalah agenda anggota dewan menyerap masukan di daerah pemilihan maupun daerah tujuan kunjungan.
Tiga Juta Pelaku Usaha
Angka tiga juta menjadikan UMKM sebagai penopang terbesar ekonomi Sulawesi Selatan dari sisi jumlah pelaku. Sebarannya mencakup perdagangan, kuliner, kerajinan, dan pengolahan hasil pertanian.
Andi Sudirman menyatakan program provinsi yang sudah berjalan masih perlu diperluas lewat intervensi pemerintah pusat, sebagaimana dilaporkan Inilah.com.
Skala itulah yang membuat bantuan provinsi sendiri dinilai tidak cukup. Dengan jumlah pelaku sebanyak itu, program yang dibiayai satu sumber anggaran hanya akan menjangkau sebagian kecil.
Program yang Sudah Berjalan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut sejumlah program pembinaan sudah dijalankan. Di antaranya fasilitasi sertifikasi produk, peningkatan kualitas kemasan, serta bantuan peralatan usaha.
Sertifikasi dan kemasan menjadi dua hambatan yang paling sering menghentikan usaha mikro ketika hendak masuk ke pasar ritel modern maupun belanja pemerintah.
Pemprov juga mengembangkan Bajubodo.com sebagai kanal pemasaran produk UMKM lokal. Platform itu menyediakan katalog elektronik yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa biaya.
Agenda Pusat di Sulsel Sepanjang Pekan
Kunjungan Komisi VII melengkapi rangkaian agenda pemerintah pusat di Sulawesi Selatan sepanjang pekan ini.
Pada 6 Oktober 2026, gubernur menerima Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya untuk membahas pengawasan aset daerah, barang milik daerah, dan badan usaha milik daerah.
Dua hari berselang, gubernur memaparkan program pembangunan prioritas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Bagi pelaku usaha di daerah seperti Bulukumba, bentuk dukungan yang dijanjikan belum dirinci. Komisi VII belum mengumumkan tindak lanjut dari kunjungan tersebut sampai berita ini disusun. ***
