Ruang Kelas Tak Terpakai di Sekolah Bulukumba

BULUKUMBA, Rubrik.co.id – Jawaban langsung: Arsip Rubrik.co.id memuat dua sekolah dasar di Bulukumba yang ruang kelasnya berhenti dipakai karena alasan yang sama sekali berbeda. Di SD Negeri 156 Kalukubodo, Kecamatan Bonto Bahari, atapnya runtuh pada November 2025 setelah bertahun-tahun lapuk. Di SDN 145 Tuju, Kecamatan Bontotiro, gedungnya disegel seorang warga yang mengklaim lahannya sejak Juli 2024.

Atap yang Runtuh di Kalukubodo

Sebuah video yang merekam detik-detik atap bangunan sekolah roboh di SD Negeri 156 Kalukubodo tersebar di media sosial pada Selasa, 11 November 2025. Rekaman itu diambil salah seorang guru.

Tidak ada korban, dan alasannya penting: bangunan yang roboh adalah ruang kelas lima yang sudah lama tidak dipakai belajar. Kepala SD Negeri 156 Kalukubodo, Nur Wahida, menjelaskan bahwa sejak lima lembar atap seng terbang pada Maret 2025, pihak sekolah sepakat memindahkan kegiatan kelas lima ke ruang perpustakaan.

Kerusakannya menumpuk jauh sebelum itu. Selain atap yang berangsur lapuk, rangka bangunannya juga rusak berat sampai beberapa tukang menolak mengerjakan perbaikan karena menilainya berisiko runtuh. Sekolah itu dibangun pada era 1980-an dan belum pernah mendapat rehabilitasi menyeluruh, khususnya pada bagian atap.

Ambang Jumlah Murid yang Menahan Usulan

Pihak sekolah sudah mengusulkan perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Usulannya belum bisa diproses, dan penyebabnya bukan antrean maupun ketersediaan dana.

SDN 156 Kalukubodo hanya punya 55 murid, sementara skema itu mensyaratkan paling sedikit 60 peserta didik. Jadi sekolah yang paling kecil justru paling sulit mendapat perbaikan, meski kerusakannya nyata dan terdokumentasi lewat video.

Jalur Revitalisasi dan Syarat Sertifikat

Jalan lain terbuka melalui skema Bantuan Revitalisasi Sekolah dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, menyebut pemerintah daerah akan memprioritaskan rehabilitasi sekolah tersebut.

Cara mengusulkannya berubah. Sejak 2025, pengusulan bantuan revitalisasi tidak lagi melalui dinas, melainkan langsung lewat aplikasi Dapodik, dan SDN 156 disebut sudah memperbarui data kondisi bangunannya sebagai dasar pengusulan.

Syaratnya pun bergeser. Skema revitalisasi tidak mematok jumlah minimal siswa, tetapi menuntut sekolah memiliki sertifikat lahan atas nama pemerintah daerah.

Dalam keterangan yang sama disebutkan bahwa selama empat tahun terakhir pemerintah pusat menyalurkan sekitar Rp128 miliar untuk rehabilitasi sekolah di Kabupaten Bulukumba, dan sampai 2025 tercatat sekitar 350 sekolah sudah diperbaiki lewat berbagai program anggaran. Angka itu berasal dari pemerintah daerah dan tidak diverifikasi ulang dalam pemberitaan tersebut.

Sekolah yang Disegel Hampir Setahun

Perkara kedua tidak menyangkut bangunan yang rusak. Gedung SDN 145 Tuju di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, disegel sejak Juli 2024 dan pada akhir Mei 2025 belum dibuka, artinya hampir sepuluh bulan.

Penyegelannya dilakukan seorang warga yang mengklaim lahan sekolah sebagai miliknya. Menurut keterangan kepala sekolah, warga itu sebelumnya menggugat ke pengadilan dan gugatannya ditolak karena dinilai tidak cukup bukti.

Selama tersegel, puluhan murid dialihkan belajar ke masjid dan rumah warga sekitar. Satuan tugas gabungan dari Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Bagian Pertanahan sempat membuka paksa segelnya, tetapi sekolah kembali disegel pihak yang sama hanya satu jam berselang.

Pihak sekolah melapor ke Polres Bulukumba. Kepala sekolah menyebut dirinya sudah dipanggil sebagai saksi, bersama bagian aset dan saksi lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba saat itu, Andi Buyung Saputra, mengaku pihaknya sudah melaporkan persoalan ini ke polisi dan masih menunggu hasilnya. Arsip ini tidak memuat kabar lanjutan soal hasil laporan tersebut.

Murid yang Memilih Pindah

Dampak yang paling terukur bukan pada bangunannya, melainkan pada jumlah muridnya. Kepala sekolah menyebut banyak murid meminta surat pindah, sehingga yang tersisa pada Mei 2025 tinggal 25 orang. Yang bertahan, menurut keterangannya, umumnya murid yang rumahnya dekat sekolah, sedangkan yang berumah jauh memilih keluar.

Alasan pindah yang disampaikan kepala sekolah adalah rasa takut, karena warga penyegel disebut berulang kali datang membawa parang dan melontarkan ancaman.

Bagian yang Harus Dibaca sebagai Keterangan Sepihak

Seluruh uraian soal ancaman dan motif penyegelan berasal dari pihak sekolah. Arsip ini tidak memuat tanggapan dari warga yang menyegel, dan tidak ada putusan maupun penetapan yang menyatakan siapa pemilik sah lahan tersebut. Karena itu statusnya tetap tuduhan yang belum diuji, bukan fakta yang sudah tetap.

Nama kepala sekolah pun ditulis dua versi dalam dua pemberitaan yang terbit pada hari yang sama, sehingga ejaannya tidak dipakai di artikel ini. Pembaca yang menelusuri arsipnya sendiri perlu menyadari hal itu agar tidak membacanya sebagai dua orang berbeda.

Satu pengamatan yang perlu dinyatakan sebagai pembacaan kami, bukan sebagai keterangan narasumber: syarat sertifikat lahan atas nama pemerintah daerah pada skema revitalisasi berarti sekolah yang lahannya sedang disengketakan justru berada di posisi paling sulit untuk diperbaiki. Arsip ini tidak memuat konfirmasi bahwa syarat itu pernah diterapkan pada SDN 145 Tuju.

Gangguan Belajar yang Datang dari Luar Sekolah

Ruang kelas bukan satu-satunya yang menentukan murid bisa belajar atau tidak. Pada Juli 2025, puluhan siswa di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, harus menyeberangi Sungai Bialo lewat jembatan darurat dari batang bambu karena jembatan utamanya rusak akibat banjir dan sedang dicor.

Pada Agustus 2025, SDN 9 Tanah Kongkong termasuk sasaran rentetan pencurian di Kecamatan Ujung Bulu. Dua tabung gas dan satu kamera pengawas hilang, dan pelakunya terekam kamera sekolah sendiri saat beraksi memakai topeng.

Yang Belum Ada dalam Arsip Ini

Tidak ada data jumlah ruang kelas rusak di seluruh Bulukumba, tidak ada daftar sekolah yang masuk antrean rehabilitasi, dan tidak ada kabar terbaru soal apakah segel SDN 145 Tuju akhirnya dibuka. Tiga hal itu hanya bisa dijawab dinas pendidikan, bukan disimpulkan dari pemberitaan yang terkumpul di sini.

Catatan lain soal pendanaan di tingkat desa dan kondisi infrastruktur yang memengaruhi akses warga dapat dibaca pada tulisan tentang pengawasan dana desa di Bulukumba dan jembatan yang pernah putus. ***

Rangkuman berita Bulukumba sepekan terakhir, lengkap dengan tanggal dan tautannya, ada di Rangkuman Berita Bulukumba Pekan Ini.